Polemik Pembentukan Daerah Otonomi Baru Mengemuka, Apakah Saatnya Moratorium 2014 Dicabut?

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA – Perdebatan mengenai pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali menjadi sorotan publik belakangan ini. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) berpendapat bahwa gagasan pemekaran wilayah sudah saatnya dibahas secara mendalam, terutama karena moratorium pembentukan wilayah baru sudah lebih dari sepuluh tahun berlangsung.

Menurut Ketua Umum Forkonas PP DOB, Syaiful Huda, sudah waktunya para pemangku kepentingan pengelolaan wilayah berdiskusi kembali, termasuk mendengar masukan dari elemen masyarakat sipil mengenai urgensi pemekaran wilayah. Ia menilai, menutup peluang pembentukan wilayah baru tidaklah bijaksana, terutama mengingat fakta masih adanya layanan publik yang belum optimal dan akses pembangunan yang belum merata di sejumlah wilayah.

Desakan untuk pembentukan wilayah baru seperti usulan pembagian Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat menjadi tiga provinsi, serta pembentukan Daerah Istimewa Surakarta merupakan refleksi dari dinamika masyarakat. Usulan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan memiliki dasar objektif yang perlu dibahas lebih lanjut.

Pemerintah diharapkan mendengarkan suara masyarakat terkait usulan pemekaran wilayah ini. Selama ini, menurut Huda, suara tersebut sering diabaikan akibat keputusan moratorium pembentukan wilayah baru sejak 2014.

Huda juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini terkesan menutup pintu dialog mengenai pembentukan daerah otonomi baru. Alasan bahwa mayoritas daerah otonomi baru masih menjadi beban anggaran negara, memicu konflik politik, atau hanya menjadi ambisi sebagian elite, kerap disampaikan untuk menolak wacana pemekaran wilayah.

Padahal, ada kondisi objektif di lapangan yang menunjukkan bahwa suatu wilayah memang memerlukan pemekaran. Sebagai contoh, di Jawa Barat, luas wilayahnya sudah tidak ideal untuk penyelenggaraan layanan publik secara efektif. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan 29 kabupaten/kota, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Namun, usulan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat yang sudah diajukan sejak lama tidak mendapat tindak lanjut, sementara ruang dialog juga tidak dibuka.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini mengakui bahwa tidak semua daerah otonomi baru berhasil mengembangkan wilayahnya. Namun demikian, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk menutup peluang pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah adalah upaya untuk mewujudkan pemerataan akses layanan publik. Jika dalam perjalanannya terjadi kendala, maka harus dievaluasi, tetapi bukan berarti upaya ini harus dihentikan dengan moratorium seperti saat ini.

Politikus PKB ini menegaskan bahwa Forkonas PP DOB siap jika pemerintah memberikan syarat yang sangat ketat untuk pembentukan daerah otonomi baru, asalkan dilakukan secara adil dan transparan. Menurutnya, hal ini masih lebih baik daripada menutup rapat kesempatan pemekaran.

Pemekaran bukan sekadar membangun infrastruktur megah, seperti kantor bupati/wali kota, tetapi merupakan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Terlebih lagi, Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dengan memulai dari daerah.