Pramono Memilih Lepaskan Ijazah Warga Jakarta yang Tertahan daripada Menghapus Pajak Kendaraan

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memprioritaskan pembebasan ijazah warga yang tertahan dibandingkan dengan memutihkan pajak kendaraan. Menurut Pramono, mereka yang memiliki kendaraan sudah merasakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta tidak akan melaksanakan pemutihan pajak kendaraan.

“Mereka sudah mendapatkan fasilitas, bisa membeli mobil, namun jika enggan membayar, saya akan menindak,” ujar Pramono di kawasan Monas, Sabtu (26/4/2025).

• Gubernur Berikan Pembinaan kepada Kepala Sekolah Negeri se-Provinsi Banten
• Putra Wakil Direktur CIA Tewas Saat Berperang Bela Rusia
• Pemprov Jakarta akan Bangun Ulang Patung MH Thamrin, Pramono Ingin Posenya Sedang Berpikir

Di sisi lain, warga yang ijazahnya tertahan biasanya berasal dari kalangan kurang mampu. Ijazah-ijazah ini tertahan di institusi pendidikan.

“Untuk situasi seperti ini, pemerintah hadir untuk memberikan prioritas utama. Namun, bagi mereka yang tidak membayar pajak kendaraan, saya akan menindak. Saya akan menindak,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta telah menebus 117 ijazah masyarakat yang ditahan oleh sekolah karena memiliki tunggakan. Proses penebusan akan dilakukan secara bertahap, karena banyak warga yang ijazahnya masih tertahan.

Pramono menyatakan, laporan mengenai ijazah yang tertahan tidak hanya datang dari satu atau dua orang, tetapi dari banyak orang. Biasanya, ijazah mereka tertahan karena tunggakan kepada pihak sekolah.

“Pertama-tama, saya sendiri terkejut dengan jumlah yang banyak ini, memang banyak yang belum terlaporkan,” ujarnya.