Pramono Optimis Sekolah Swasta di Jakarta Bisa Gratis, Ini Penjelasannya
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK meminta agar pemerintah pusat dan daerah menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya sedang bersiap untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dia yakin bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mampu mengimplementasikan putusan MK tersebut.
- UGM Bentuk Tim Komite Etik terkait Sanksi Akademik Mahasiswa Tersangka Kecelakaan yang Tewaskan Argo
- Kejaksaan Tahan Vadel Terkait Kasus Dugaan Persetubuhan Terhadap Anak Nikita Mirzani
- AI Makin Jago Bikin Video, Sutradara Rako Prijanto Dorong Sineas Lebih ‘Edan’ Berkarya
“Dengan semangat dari keputusan MK ini, untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta gratis, Pemprov Jakarta segera mempersiapkan diri,” ujarnya pada Selasa (3/6/2025).
Pramono juga menegaskan bahwa penyediaan sekolah gratis merupakan salah satu janji kampanyenya saat Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Oleh karena itu, dia akan berusaha menyediakan pendidikan gratis bagi warga Jakarta.
“Persoalan ini sudah saya sampaikan sebelum maju sebagai calon gubernur, dan saya yakin di Jakarta hal ini dapat teratasi dengan baik,” kata Pramono.
Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan uji coba penggratisan 40 sekolah swasta untuk tahun ajaran 2025/2026. Akan ada beberapa sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMK yang akan digratiskan Pemprov Jakarta dalam uji coba ini.
“Kami tengah mempersiapkan beberapa SMK ataupun SD, SMP swasta sebagai proyek percontohan untuk gratis di sekolah swasta. Namun, dengan keputusan ini, persiapan tersebut akan dipercepat,” jelas Pramono.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menyambut baik keputusan MK tersebut. Dia mengatakan bahwa keputusan ini sesuai dengan rencana Gubernur Pramono Anung untuk memberikan subsidi, sehingga siswa di sekolah swasta tidak dikenakan pungutan.
“Ini memang sejalan dengan rencana Bapak Gubernur Pramono Anung yang beberapa waktu lalu telah mencanangkan subsidi untuk sekolah swasta oleh Pemprov, agar siswa di sana bebas pungutan,” ungkapnya pada Rabu (28/5/2025).
Chico menambahkan bahwa Pemprov Jakarta akan mematuhi keputusan MK namun juga menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan penggratisan SD dan SMP swasta.
Namun, dia menilai bahwa Pemprov Jakarta dapat secara mandiri menggratiskan SD dan SMP swasta karena memiliki kemampuan fiskal untuk melaksanakannya.
“Dengan kemampuan fiskal pemerintah Jakarta, ini diharapkan dapat menjadikan kita pelopor dalam mewujudkan sekolah swasta gratis,” kata Chico.
Chico menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta tidak akan menggratiskan semua sekolah swasta. Sekolah yang akan digratiskan adalah yang banyak menampung warga dengan keterbatasan ekonomi.
