Pupuk Indonesia dan Kejagung Maksimalkan Pemanfaatan Lahan Sitaan untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengelola lahan pertanian yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Optimalisasi lahan ini menjadi bagian dari program Jaksa Mandiri Pangan yang ditandai dengan penanaman padi bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pada Kamis (22/5/2024).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyambut baik program Jaksa Mandiri Pangan Kejagung sebagai langkah mendukung kemandirian pangan. Rahmad menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan nasional.

“Ini adalah terobosan yang luar biasa, yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Program ini baru dimulai dan akan menjangkau banyak lokasi lainnya. Kami dari Pupuk Indonesia siap mendukung,” ujar Rahmad.

Rahmad menjelaskan bahwa dalam kolaborasi ini Pupuk Indonesia bertanggung jawab menyediakan agroinput, seperti pupuk dan pestisida, serta memberikan pendampingan dalam budidaya pertanian.

Sebelum memulai budidaya, Pupuk Indonesia melakukan pengujian dengan teknologi uji tanah untuk memastikan kebutuhan pupuk yang tepat sesuai kondisi tanah, sehingga aplikasi pupuk menjadi lebih efektif dan efisien.

Rahmad berharap program ini bisa diperluas untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung percepatan kemandirian pangan nasional. Pupuk Indonesia siap mendukung program Jaksa Mandiri Pangan di lahan yang lebih luas dan dengan berbagai komoditas.

“Jika ada daerah lain yang dapat kita tanami, kita akan lihat bersama. Jika cocok untuk padi, kita tanam padi. Jika cocok untuk jagung, kita tanam jagung. Kami siap mendukung. Program ini dapat membantu mengamankan stok pangan,” katanya.

Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan adalah upaya pemanfaatan hasil sitaan dalam kasus tindak pidana (TPK/TPU). Untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, Kejagung memiliki sekitar seribu hektare lahan sitaan.

“Terdapat dua manfaat dari program ini, yaitu manfaat bagi masyarakat melalui pertanian dan manfaat untuk keamanan aset-aset tersebut. Jangan sampai disalahgunakan,” ujar Burhanuddin.

Program ini juga merupakan bentuk dukungan Kejagung terhadap kemandirian pangan nasional dan membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Ini dapat dimanfaatkan. Tujuan kami adalah membantu menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani,” katanya.

Menteri Pertanian, Amran, mengapresiasi program kolaborasi ini. Ia berharap makin banyak lahan sitaan yang dapat digarap untuk pertanian, sehingga mendukung percepatan kemandirian pangan nasional. Di saat dunia mengalami krisis pangan dan harga beras mahal, Indonesia justru mengalami surplus, yang tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk program Jaksa Mandiri Pangan.

“Saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan berupa sawah. Bayangkan jika seluruh Indonesia kita optimalkan, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung,” ucap Amran.

Amran menyatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap upaya membangun kemandirian pangan. Pemerintah telah memotong proses birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. “Ini kami bongkar atas arahan Bapak Presiden. Pupuk bersubsidi dari Kementan dan Pupuk Indonesia langsung ke petani,” katanya.

Amran menyampaikan, kelancaran distribusi pupuk memudahkan petani untuk menanam tepat waktu. Dia menambahkan bahwa stok beras Bulog yang hampir mencapai empat juta ton menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mengatakan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan adalah tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara JAM-Intel, Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog pada Maret 2025. Program ini menargetkan seluruh aset barang rampasan negara di Indonesia untuk dioptimalkan dalam program strategis seperti pangan.

“Hasil dari panen nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan para petani, bahkan bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Reda.

Reda menyebutkan, program ini merupakan proyek percontohan di Kabupaten Bekasi dengan 414 bidang tanah seluas sekitar 330 hektare. Program di Desa Srimahi ini melibatkan 76 petani.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi dukungan Kejagung, Pupuk Indonesia, dan Bulog dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian di Jawa Barat terus mengalami tekanan akibat masifnya alih fungsi lahan.

“Saya mengucapkan terima kasih. Semoga ini dapat mendorong kami untuk terus melakukan perubahan sehingga ketahanan pangan tidak selalu menjadi tanggung jawab Bulog,” kata Dedi.