Selain Rumah Bupati, OPM Diduga Membakar Sekolah dan Gereja

BERITA TERBARU INDONESIA, JAYAPURA — Aparat keamanan mengklaim bahwa kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) berusaha mengaburkan fakta terkait insiden pembakaran area sipil di Distrik Omukia, Puncak, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Cartenz menjelaskan, bukan hanya dua rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni dan kantor pemerintahan setempat yang dibakar oleh kelompok bersenjata tersebut.

Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar (Kombes) Yusuf Sutedjo, OPM juga membakar tempat ibadah milik warga setempat. Mereka juga menghancurkan fasilitas kesehatan dan bangunan untuk pendidikan anak-anak setempat. “Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati, dan kantor distrik tersebut, KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata-OPM) juga membakar bangunan lainnya, seperti satu unit gereja di Kampung Pinapa, sebuah Puskesmas, dan satu sekolah dasar di Kampung Pinggil,” ungkap Kombes Yusuf dalam siaran persnya, Selasa (9/7/2025).

OPM, lanjut Kombes Yusuf, juga membakar rumah dinas Pemerintah Daerah (Pemda) di Kampung Pinapa. “Total ada empat bangunan lainnya yang dibakar oleh KKB dalam kejadian ini,” jelas Kombes Yusuf. Dia menambahkan bahwa pembakaran fasilitas publik oleh OPM adalah tindakan kriminal yang tidak dapat diterima. Ia membantah tuduhan OPM yang menyatakan bahwa pembakaran dilakukan karena lokasi tersebut dijadikan pos militer oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

OPM juga menuduh bahwa pembakaran rumah-rumah sipil terjadi karena TNI-Polri memaksa warga untuk mengungsi demi operasi militer di wilayah tersebut. Kombes Yusuf menyatakan tuduhan OPM tersebut tidak berdasar dan merupakan propaganda untuk memanipulasi situasi. Menurutnya, alasan OPM itu adalah upaya untuk menyesatkan opini publik agar warga menolak kehadiran TNI maupun Polri.

“Ini menunjukkan adanya pola-pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang dibuat oleh mereka. Selama ini, hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan KKB. Narasi seperti ini digunakan KKB untuk membenarkan tindakan kekerasan yang mereka lakukan untuk memengaruhi dan menghasut warga,” ujar Kombes Yusuf.

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal (Brigjen) Faizal Ramadhani, menegaskan hal yang serupa. Menurutnya, alasan OPM membakar tempat-tempat milik masyarakat di Distrik Omukia tersebut dengan dalih tempat itu digunakan untuk operasi militer adalah tidak benar.

“Klaim KKB terkait penggunaan rumah bupati dan kantor-kantor distrik sebagai pos militer itu tidak benar,” ujar Brigjen Faizal. Ia memastikan akan mengejar pelaku pembakaran dua rumah bupati dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia tersebut.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM mengaku bertanggung jawab atas aksi pembakaran dua rumah Bupati Puncak dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia, Ahad (6/7/2025).

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, pada Senin (7/7/2025) menyampaikan bahwa kelompoknya membakar habis dua rumah milik bupati dan satu unit kantor pemerintahan tersebut.

Sebby menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena tempat-tempat itu dijadikan pos-pos pasukan TNI dan personel khusus dari Polri. Ia juga menuduh bahwa TNI dan Polri melakukan pengusiran paksa terhadap warga di wilayah tersebut agar rumah mereka dijadikan tempat pertahanan. “Penempatan pasukan-pasukan militer oleh Pemerintah Indonesia di rumah-rumah warga, rumah bupati, dan kantor-kantor pemerintahan di Distrik Omukia membuat warga sipil Papua ketakutan dan mengungsi,” ujar Sebby dalam siaran pers yang diterima oleh wartawan, Senin (7/7/2025).