Timwas DPR Dorong Pengawasan Haji Sejak Awal Kontrak
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI berharap pengawasan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat melibatkan lembaga pengawas eksternal dan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan awal.
“Selama ini yang tidak ada adalah pengawasan langsung dari sejak awal,” kata Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa Timwas berpendapat saat kontrak mulai disusun oleh Kementerian Agama, lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Bareskrim, sebaiknya turut dilibatkan.
Menurutnya, langkah ini adalah tindakan preventif untuk mencegah potensi moral hazard atau penyalahgunaan wewenang. Pelibatan aparat pengawas eksternal penting untuk memastikan setiap tahap pengadaan barang dan jasa bagi jamaah haji benar-benar untuk kepentingan pelayanan, bukan pihak tertentu.
“Kami setuju jika pengawasan dilakukan dari awal. Jangan menunggu ada pelanggaran baru bertindak,” ujarnya.
