138 Juta Anak Terpaksa Bekerja di Tambang dan Ladang untuk Bertahan Hidup

BERITA TERBARU INDONESIA, NEW YORK — Berdasarkan laporan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF, hampir 138 juta anak masih bekerja di seluruh dunia pada tahun 2024. Dari angka tersebut, sekitar 54 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan, atau perkembangan mereka.

Meskipun jumlah ini telah berkurang 20 juta sejak tahun 2020, dunia dianggap gagal mencapai target untuk menghapus pekerja anak pada tahun 2025. Laporan berjudul ‘Pekerja Anak: Estimasi Global 2024, Tren dan Jalan ke Depan’ ini dirilis sehari sebelum Hari Dunia Menolak Pekerja Anak dan Hari Bermain Internasional.

Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, mengatakan, “Temuan laporan kami memberikan harapan dan menunjukkan bahwa kemajuan dapat dicapai. Anak-anak seharusnya berada di sekolah, bukan bekerja.” Ia menekankan pentingnya menyediakan pekerjaan layak bagi orang tua agar anak-anak tidak perlu turun ke pasar atau ladang demi bertahan hidup.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap terbesar pekerja anak, mencapai 61 persen dari seluruh kasus. Diikuti oleh sektor jasa (27 persen), seperti pekerjaan rumah tangga dan penjualan barang, serta sektor industri (13 persen), termasuk tambang dan manufaktur.

Kemajuan signifikan terlihat di wilayah Asia dan Pasifik, di mana jumlah pekerja anak turun dari 49 juta menjadi 28 juta, atau dari 6 persen menjadi 3 persen. Penurunan juga terjadi di Amerika Latin dan Karibia, dari 8 juta menjadi 7 juta anak. Namun, Sub-Sahara Afrika masih menyumbang dua pertiga kasus pekerja anak secara global, sekitar 87 juta anak, dengan prevalensi yang hanya turun tipis dari 24 menjadi 22 persen.

Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, mengatakan, “Masih terlalu banyak anak yang harus bekerja di tambang, pabrik, atau ladang dalam kondisi berbahaya demi bertahan hidup.” Ia menegaskan bahwa penghapusan pekerja anak hanya dapat tercapai dengan perluasan perlindungan sosial, akses pendidikan gratis dan berkualitas, serta pekerjaan layak bagi orang dewasa.

Russell memperingatkan bahwa tren pemotongan dana bantuan global yang marak saat ini dapat menggagalkan capaian yang telah ada. “Kita harus kembali berkomitmen untuk memastikan anak-anak berada di ruang kelas dan taman bermain, bukan di tempat kerja,” ujarnya.

ILO dan UNICEF menekankan perlunya pendanaan berkelanjutan, baik domestik maupun internasional, untuk mencegah keluarga rentan terpaksa mengirim anak bekerja. Minimnya investasi dalam pendidikan dan perlindungan sosial disebut memperbesar risiko pekerja anak, terutama di tengah konflik, kemiskinan ekstrem, dan populasi yang terus bertambah.

Pekerja anak juga menghambat akses pendidikan, mengancam hak serta masa depan anak, dan memperparah siklus kemiskinan lintas generasi. Anak laki-laki dilaporkan lebih sering terlibat dalam pekerjaan anak dibandingkan perempuan. Namun, jika pekerjaan rumah tangga tak dibayar selama lebih dari 21 jam per minggu dihitung, kesenjangan ini justru berbalik.

Sejak tahun 2000, jumlah pekerja anak global telah berkurang hampir separuh dari 246 juta menjadi 138 juta. Namun, laju penurunan saat ini dinilai terlalu lambat. Untuk mencapai target penghapusan pekerja anak pada 2030, laju kemajuan harus meningkat 11 kali lipat.

UNICEF dan ILO menyerukan peningkatan investasi pada jaminan sosial, termasuk tunjangan anak universal, serta penguatan sistem perlindungan anak. Keduanya juga mendesak negara-negara menyediakan akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah krisis, serta memastikan pekerjaan layak bagi orang dewasa.

Selain itu, kedua lembaga meminta penegakan hukum dan akuntabilitas dunia usaha untuk menghentikan eksploitasi anak dalam rantai pasok global.