Mantan Kepala Shin Bet: Israel Terlibat dalam Konflik yang Sulit Dimenangkan
BERITA TERBARU INDONESIA, JALUR GAZA — Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel berencana untuk sepenuhnya menduduki Jalur Gaza. Namun, rencana ini menghadapi penolakan dari kalangan militer dan mantan pejabat Zionis. Diyakini bahwa Israel tidak akan berhasil memenangkan pertempuran ini.
“Israel sedang terlibat dalam konflik yang tidak mungkin dimenangkannya,” ungkap Ami Ayalon, mantan direktur Shin Bet (dinas keamanan internal Israel), dalam sebuah artikel yang mengkritik keras serangan terhadap Gaza oleh Tel Aviv.
Ayalon, yang juga pernah menjabat sebagai kepala angkatan laut Israel, menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil, tidak bermoral, dan kontraproduktif. Ia mendesak komunitas internasional untuk kembali menegakkan tujuan politik bersama melalui “Inisiatif Perdamaian Arab” yang telah lama diabaikan.
Dalam tulisannya di “Foreign Affairs”, yang diulas oleh Middle East Monitor, Ayalon memberikan kritik tajam dari dalam lembaga keamanan Israel.
Lebih dari 22 bulan setelah serangan militer yang dipimpin Hamas pada Oktober 2023, Ayalon memperingatkan bahwa Israel telah kehilangan arah strategis.
Meskipun militer mengklaim telah menghancurkan infrastruktur inti Hamas, otoritas Israel belum mampu menetapkan rencana politik yang jelas untuk Gaza atau pendudukan Palestina yang lebih luas, sehingga wilayah tersebut dilanda oleh krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan.
“Semakin lama Israel tidak memiliki rencana, semakin banyak aktor internasional yang perlu bersatu untuk mencegah bencana yang lebih buruk dari yang sudah terjadi,” peringat Ayalon.
Ayalon menyerukan dorongan baru untuk Prakarsa Perdamaian Arab (API), sebuah proposal tahun 2002 yang didukung oleh 22 negara Liga Arab. API menawarkan normalisasi penuh hubungan dengan Israel dengan syarat penarikan sepenuhnya dari wilayah Palestina yang diduduki dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967.
Namun, Israel, khususnya di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu, tidak hanya mengabaikan API tetapi juga aktif menghalangi prospek kenegaraan Palestina.
