Kesenjangan Pembiayaan Menghambat Pemanfaatan Karbon Biru
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Program Pembangunan PBB (UNDP) menyatakan bahwa kesenjangan dalam akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi pemanfaatan karbon biru di negara-negara ASEAN. Kondisi ini menghalangi upaya restorasi ekosistem pesisir dan lahan basah yang berperan penting dalam menyerap emisi karbon.
“Kendala pembiayaan selalu menjadi tantangan. UNDP telah berupaya di kawasan ini untuk mempromosikan cara-cara inovatif dalam menggalang pendanaan, baik dari pasar maupun pemerintah,” ungkap Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, saat peluncuran ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABFC) di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Norimasa menjelaskan bahwa ekosistem pesisir dan perairan tawar memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mencontohkan lamun yang mampu menyerap karbon hingga 35 kali lebih cepat dibandingkan hutan hujan tropis, serta lahan gambut yang menyimpan dua kali lipat karbon dibandingkan seluruh hutan dunia.
Kawasan ASEAN sendiri menjadi rumah bagi sepertiga padang lamun dunia dan hampir 40 persen lahan gambut tropis yang telah teridentifikasi. Namun, kerusakan ekosistem ini justru melepaskan emisi dalam jumlah besar.
“Padang lamun yang rusak menyumbang emisi setara 3 persen dari deforestasi global, sementara lahan gambut yang terdegradasi menyumbang 4 persen dari emisi buatan manusia secara global,” katanya.
UNDP mendorong adopsi pembiayaan iklim inovatif untuk menutup kesenjangan tersebut. Peluncuran ABFC menjadi langkah awal, dengan dukungan dari Pemerintah Jepang dan ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy.
Norimasa menyampaikan bahwa UNDP akan bekerja sama dengan mitra regional untuk menyusun Blue Carbon Profile dan Blue Finance Profile. Dokumen ini akan membantu negara-negara ASEAN dalam mengakses pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi ekosistem karbon biru.
Inisiatif serupa telah dilaksanakan di Indonesia, termasuk penerbitan blue bonds, sukuk hijau, dan berbagai instrumen keuangan berbasis lingkungan lainnya.
UNDP juga akan membentuk jaringan regional ahli karbon biru guna memperkuat kolaborasi antarnegeri dan pembangunan kapasitas, dengan memastikan partisipasi kelompok perempuan.
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Ekonomi, Satvinder Singh, dalam kesempatan yang sama menyebut kawasan Asia Tenggara menyimpan lebih dari 60 persen karbon biru tropis pesisir global.
Ia mengingatkan bahwa tanpa perlindungan dan pembiayaan strategis, dunia berisiko kehilangan salah satu sekutu alam paling efektif dalam melawan krisis iklim.
“Proyek ABFC ini memberi peluang nyata untuk menyelaraskan jalur pembangunan dengan keberlanjutan ekologi, memperkuat ketahanan iklim, dan mendukung masyarakat lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Singh.
