Pengamat Menyoroti Kontroversi Empat Pulau di Tapteng: Isu Kemendagri dengan Masinton

BERITA TERBARU INDONESIA, MEDAN — Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan Ph.D, mengungkapkan bahwa polemik keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kepemilikan empat pulau yang dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) sebenarnya berkaitan dengan Bupati Masinton Pasaribu, seorang kader PDIP.

Namun, menurutnya, narasi yang berkembang seakan-akan keputusan tersebut adalah hadiah dari Mendagri M Tito Karnavian untuk Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution atau Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), jelas tidak benar. “Saya pikir kita harus hati-hati dalam menilai dan melihat sesuatu yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Keputusan ini pastinya melalui proses yang panjang dan bukan muncul secara tiba-tiba,” ujar Indra di Kota Medan, Provinsi Sumut, Jumat (13/6/2025).

Indra menekankan bahwa Kemendagri perlu menunjukkan proses pengambilan keputusan mereka agar lebih transparan terkait status empat pulau di Kabupaten Tapteng, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Hal ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Menurut Indra, permasalahan ini lebih merupakan tanggung jawab Mendagri Tito untuk menjelaskan dan menjembatani polemik agar tidak menjadi masalah besar. “Jangan membiarkan, apalagi menyepelekan masalah. Efek dari keputusan ini bisa merugikan Gubernur Sumut, meskipun keputusan itu diambil oleh pemerintah pusat,” jelas Indra.

Oleh karena itu, ia meminta Kemendagri segera menjembatani kedua belah pihak, baik Gubernur Sumut Bobby Nasution maupun Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain itu, potensi alam yang kaya seperti migas dan lainnya, menurut Indra, perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta universitas di Sumut dan Aceh.

Pejabat dari kedua belah pihak juga perlu menguji kandungan migas apa yang ada di Tapteng atau potensi wisata dan lainnya yang memerlukan kajian mendalam terhadap keempat pulau tersebut. “Saya melihat kedua belah pihak harus menjalani proses yang melibatkan banyak pihak, terutama dari Kemendagri,” tutur Indra.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution sempat menanggapi isu bahwa empat pulau di wilayah Kabupaten Tapteng adalah hadiah untuknya dari Mendagri Tito. Dia menegaskan, keempat pulau tersebut memang masuk Kabupaten Tapteng dan tidak ada hubungannya dengan mertuanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, mengapa tidak dipindahkan saja ke Solo? Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan untuk Bobby Nasution, melainkan untuk bupati Tapteng. Karena nanti yang akan mengurus izin dan lainnya adalah bupati Tapteng,” kata Bobby di Kota Medan, Kamis (12/6/2025).