UNFPA Jelaskan Mengapa Banyak Warga Indonesia Memilih Tidak Memiliki Anak

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Organisasi Dana Kependudukan PBB (UNFPA) menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak atau childfree bukanlah masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia. Masalah yang lebih signifikan adalah keterbatasan ekonomi dan perumahan yang layak untuk mendukung keputusan memiliki banyak anak.

Menurut laporan UNFPA, alasan utama masyarakat Indonesia memilih untuk memiliki anak lebih sedikit adalah keterbatasan finansial, yang mencapai 39 persen, diikuti keterbatasan perumahan (22 persen), dan posisi pekerjaan yang tidak stabil atau pengangguran (20 persen).

“Sebetulnya, lebih dari 77 persen pria dan wanita di Indonesia ingin memiliki banyak anak, tetapi kita tengah menghadapi krisis fertilitas karena kurangnya pilihan. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan finansial,” ujar Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, pada hari Kamis (3/7/2025).

UNFPA juga menemukan bahwa penurunan angka kelahiran terkait dengan biaya hidup, kekhawatiran tentang masa depan, dan ketidaksetaraan gender, yang membuat banyak orang ingin memiliki anak tetapi tidak dapat mencapai keluarga ideal yang mereka impikan. Oleh karena itu, Hasan menyarankan agar pemerintah meningkatkan pemenuhan hak-hak warga negara terkait perumahan yang layak, lapangan kerja yang memadai, layanan fertilitas terjangkau, dan lingkungan yang mendukung.

“Untuk menanggapi situasi ini, kita harus memenuhi kebutuhan individu dalam mengambil keputusan fertilitas mereka. Ini termasuk cuti melahirkan, layanan fertilitas yang terjangkau, dan lingkungan yang mendukung,” jelasnya.

Menurutnya, krisis fertilitas bukanlah tentang orang yang tidak ingin memiliki anak, melainkan banyak yang ingin tetapi tidak mampu. Data dari penelitian baru oleh UNFPA/YouGov di 14 negara, yang merupakan tempat tinggal lebih dari sepertiga populasi dunia termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang secara global memperkirakan mereka tidak akan memiliki jumlah anak yang diinginkan.

Ia juga menekankan bahwa negara harus memberi lebih banyak pilihan kepada perempuan untuk menentukan berapa banyak anak yang mereka inginkan selama masa reproduksinya, namun hal ini dipengaruhi oleh konstruksi ekonomi dan sosial di lingkungan mereka.

“Jumlah anak yang diinginkan perempuan dipengaruhi oleh konstruksi ekonomi dan sosial. Krisis fertilitas terjadi karena salah satu faktor utamanya adalah biaya membesarkan anak yang tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, perumahan, kekhawatiran tentang situasi dunia, dan tidak adanya pasangan yang tepat,” tuturnya.

UNFPA juga mendorong pemberdayaan masyarakat agar dapat membuat keputusan reproduksi dengan bebas. Termasuk dengan berinvestasi pada perumahan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, cuti melahirkan, dan berbagai layanan kesehatan reproduksi serta informasi yang dapat diandalkan.