Yordania Dapatkan Dana Rp 6,6 Miliar dari Tiap Misi Bantuan ke Gaza
BERITA TERBARU INDONESIA, AMMAN — Pemerintah Yordania telah meraih keuntungan besar dari pengawasan pengiriman bantuan internasional ke Gaza, selama konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas di wilayah Palestina yang terblokade, menurut laporan dari Middle East Eye.
Menurut sumber, Organisasi Amal Hashemite Yordania (JHCO), yang merupakan badan resmi yang mengawasi bantuan kemanusiaan untuk Gaza, telah bekerja sama dengan otoritas Israel untuk menjadi satu-satunya jalur bagi bantuan yang melewati Yordania.
Middle East Eye melaporkan pada Kamis (8/5/2025), setelah berbicara dengan sumber dari organisasi bantuan internasional dan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung tentang operasi JHCO. Sumber menyatakan bahwa mayoritas bantuan yang terkait dengan JHCO sebenarnya berasal dari pemerintah asing dan LSM, baik dari Yordania maupun internasional. Sedangkan sumbangan langsung dari pemerintah Yordania sendiri dapat diabaikan.
Pihak Yordania menagih 2.200 dolar AS atau sekitar Rp 36,3 juta untuk setiap truk bantuan yang memasuki Gaza, berdasarkan informasi dari dua sumber LSM dan dua orang lain yang mengetahui skema ini. Biaya tersebut, sebagaimana disampaikan oleh JHCO kepada organisasi bantuan, dibayarkan langsung kepada Angkatan Bersenjata Yordania.
Selain itu, Yordania membebankan biaya antara 200 ribu dolar AS atau sekitar Rp 3,3 miliar dan 400 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6,6 miliar, untuk tiap pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza, menurut sumber tersebut.
Biaya sekitar 200 ribu dolar AS diterapkan untuk setiap pengiriman bantuan secara acak, dan 400 ribu dolar AS untuk misi yang ditargetkan, meskipun setiap pesawat membawa kurang dari setengah truk bantuan. Sumber menyatakan bahwa Yordania telah memperbesar infrastruktur logistiknya sebagai tanggapan terhadap peningkatan pendapatan dari operasi bantuan ini.
Menurut sumber Middle East Eye, Kerajaan Yordania baru-baru ini memperoleh 200 truk bantuan baru melalui hibah asing dan tengah membangun depot penyimpanan yang lebih besar yang didukung oleh PBB sebagai persiapan terhadap peningkatan pengiriman berdasarkan perjanjian internasional yang baru.
Middle East Eye telah meminta komentar dari Kementerian Luar Negeri Yordania, angkatan bersenjata, dan JHCO. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut.
